Komisi II DPR Klaim Rekor: 160 Undang-Undang Terlaksana Sepanjang 2019-2024

1ww0lhujxjhcdrucc6bsa3blqpg-ritxg1l-mmw9s.workers.dev Selamat beraktivitas dan semoga sukses selalu. Kini aku ingin berbagi insight tentang News, Berita yang menarik. Pembahasan Mengenai News, Berita Komisi II DPR Klaim Rekor 160 UndangUndang Terlaksana Sepanjang 20192024 Pelajari setiap bagiannya hingga paragraf penutup.

Komisi II DPR RI telah menyampaikan capaian kerja selama periode 2019-2024. Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi Golkar, Ahmad Doli Kurnia, memaparkan bahwa Komisi II berhasil menghasilkan 160 undang-undang dalam periode tersebut.

"Kami Alhamdulillah sudah bisa menghasilkan 160 undang-undang. Komisi II, dan informasinya katanya ini baru pertama komisi yang paling banyak selama Republik ini berdiri dalam satu periode. Jadi Alhamdulillah 160 undang-undang," ujar Doli dalam konferensi pers di gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (26/9/2024).

Selain itu, Doli menjelaskan bahwa Komisi II juga telah menyelesaikan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjadi acuan dalam menyelesaikan masalah tenaga honorer. Komisi II juga telah menyelesaikan undang-undang untuk 20 provinsi dan 132 kabupaten/kota.

"Kami sudah menyelesaikan undang-undang di 20 provinsi dan 132 kabupaten/kota, yang berarti tinggal tersisa 122 lagi," tambahnya.

Doli juga menyoroti sinergi yang dibangun dengan pemerintah dan penyelenggara Pilkada, khususnya selama pandemi COVID-19. Ia menyatakan bahwa DPR dan pemerintah berhasil mempertahankan siklus demokrasi dengan sukses menggelar dua kali Pilkada, termasuk pada tahun 2020 di tengah masa pandemi tanpa menciptakan klaster baru.

Meski demikian, Doli mengakui bahwa ada beberapa pekerjaan yang belum terselesaikan, salah satunya terkait dengan undang-undang politik, termasuk pemilu. Ia berharap pekerjaan ini dapat dilanjutkan oleh Komisi II DPR periode berikutnya.

"Kami merekomendasikan agar revisi undang-undang terkait politik dilakukan di awal periode 2025, karena kami berpendapat bahwa lebih baik revisi dilakukan jauh sebelum agenda politik berlangsung," tutup Doli.