Maung Jadi Sorotan! DPR Kritik Keras Belanja Mobil Taktis KPU

1ww0lhujxjhcdrucc6bsa3blqpg-ritxg1l-mmw9s.workers.dev Bismillahirrahmanirrahim salam sejahtera untuk kalian semua. Hari Ini aku mau menjelaskan berbagai manfaat dari News, Politik. Konten Informatif Tentang News, Politik Maung Jadi Sorotan DPR Kritik Keras Belanja Mobil Taktis KPU Baca tuntas untuk mendapatkan gambaran sepenuhnya.

Jakarta - Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Demokrat, Rezka Oktoberia, menyoroti penggunaan kendaraan taktis Maung buatan Pindad yang digunakan oleh Sekjen KPU. Rezka mencatat bahwa kendaraan ini digunakan saat KPU melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Wonogiri hingga Mamuju.

"Saya mendapatkan informasi bahwa KPU pernah menggunakan kendaraan taktis Maung buatan Pindad untuk kunjungan kerja ke Wonogiri, Mamuju, atau Pulau Jawa. Apakah informasi ini benar?" tanya Rezka dalam rapat bersama Komisi II DPR di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (25/9/2024).

Rezka mempertanyakan alasan penggunaan kendaraan taktis tersebut oleh KPU. Ia menilai bahwa kendaraan taktis memerlukan biaya perawatan yang tinggi, dan ini berpotensi menjadi pemborosan anggaran mengingat KPU sudah memiliki banyak mobil dinas.

"Jika benar kendaraan ini digunakan, tentu ada biaya perawatan. Apakah kendaraan Maung ini masih digunakan oleh KPU? Apa alasan penggunaannya dalam kunjungan kerja?" lanjutnya.

Dalam rapat tersebut dijelaskan bahwa kendaraan tersebut digunakan untuk monitoring logistik. Namun, Rezka menilai bahwa hal ini tetap membebani anggaran negara.

"Jadi kendaraan ini digunakan untuk monitoring logistik, luar biasa sekali KPU kita. Sudah menggunakan jet pribadi untuk logistik, kini menggunakan kendaraan taktis Maung. Apakah kendaraan ini masih dipesan, atau sudah ada keputusan lain?" tambah Rezka.

Ia juga mengingatkan KPU untuk menggunakan anggaran sesuai dengan tugas dan fungsinya, karena anggaran tersebut berasal dari pajak rakyat.

"Uang negara ini berasal dari pajak rakyat, jadi jangan digunakan untuk hal-hal yang tidak penting. Gunakan anggaran dengan benar demi kepentingan Pemilu," tegasnya.

Selain itu, Rezka menyinggung kegiatan lain yang menurutnya merupakan pemborosan anggaran, yaitu kerja sama KPU dengan PPLN yang masa jabatannya sudah selesai namun masih tetap dilakukan.

"Kegiatan dengan PPLN ini sudah selesai, namun tetap dilanjutkan. Ini merupakan pemborosan yang sangat besar, dan penggunaan anggaran yang tidak tepat," pungkasnya.