PKB Tegas! Patuh UU Parpol, Disiplin Partai Jadi Prioritas Utama

1ww0lhujxjhcdrucc6bsa3blqpg-ritxg1l-mmw9s.workers.dev Assalamualaikum semoga hari ini menyenangkan. Di Sesi Ini aku mau berbagi pengalaman seputar News, Politik yang bermanfaat. Tulisan Tentang News, Politik PKB Tegas Patuh UU Parpol Disiplin Partai Jadi Prioritas Utama Ayok lanjutkan membaca untuk informasi menyeluruh.

Jakarta - Sekretaris Jenderal PKB, Hasanuddin Wahid, mengkritik keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) nomor 1401 tahun 2024 mengenai Perubahan Kelima atas Keputusan KPU Nomor 1206 Tahun 2024 terkait Penetapan Calon Terpilih Anggota DPR dalam Pemilu 2024.

Keputusan ini berkaitan dengan tiga kader PKB yang dipecat oleh DPP, namun berhasil memenangkan gugatan di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Ketiga kader tersebut, yaitu Muhammad Khozin, Achmad Gufron Sirodj, dan Anisah Syakur, tetap dinyatakan lolos ke Senayan oleh KPU.

Hasanuddin mempertanyakan bagaimana Bawaslu dan KPU bisa mengesampingkan kewenangan partai yang dilindungi oleh Undang-Undang serta AD/ART PKB dalam pemberhentian anggotanya. "Apa dasarnya menetapkan orang yang sudah diberhentikan dari PKB menjadi anggota legislatif terpilih?" tanyanya, Minggu (29/9/2024).

Menurut Hasanuddin, Bawaslu telah mengambil keputusan yang melampaui kewenangannya, dan KPU seharusnya tidak mengubah keputusannya sendiri, yakni SK nomor 1349 tahun 2024. Ia juga menegaskan bahwa kader yang telah diberhentikan partai sebaiknya tidak dilantik, mengingat sengketa terkait masih diproses melalui Mahkamah Partai dan Pengadilan Negeri.

PKB, lanjut Hasanuddin, sedang mempertimbangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap SK KPU nomor 1401 Tahun 2024 yang diterbitkan pada 28 September 2024. Ia menegaskan bahwa semua pihak seharusnya menghormati proses hukum yang sedang berlangsung tanpa menerbitkan keputusan sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Hasanuddin memastikan bahwa PKB akan terus mempertahankan keputusannya dalam menegakkan disiplin partai terhadap anggota yang dipecat berdasarkan rekomendasi dari DPC dan DPW serta kajian DPP. Ia juga menyebutkan bahwa PKB mungkin akan mengajukan surat keberatan kepada KPU dan Presiden melalui Mensesneg untuk menunda pelantikan ketiga kader tersebut hingga sengketa internal partai diputuskan secara hukum.

"Semua ini kami lakukan demi menjaga kewenangan dan disiplin partai yang diatur dalam AD/ART PKB dan dijamin oleh Undang-Undang Partai Politik," pungkas Hasanuddin.