PPN Naik 12%? LMND: Rakyat Terbebani, Ekonomi Terancam!

1ww0lhujxjhcdrucc6bsa3blqpg-ritxg1l-mmw9s.workers.dev Mudah mudahan kalian dalam keadaan sehat, Dalam Opini Ini aku ingin berbagi insight tentang News, Berita yang menarik. Artikel Dengan Tema News, Berita PPN Naik 12 LMND Rakyat Terbebani Ekonomi Terancam lanjut sampai selesai.

1.1. LMND Tolak Kenaikan PPN 12 Persen, Anggap Bebani Rakyat

LMND Tolak Kenaikan PPN 12 Persen, Anggap Bebani Rakyat

Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) dengan tegas menolak rencana pemerintah menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen. Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) LMND, Arifin Ode, dalam keterangan tertulisnya pada Sabtu (30/11/2024), menyatakan bahwa kebijakan ini akan memberikan beban tambahan bagi masyarakat yang tengah berjuang memulihkan perekonomian.

Arifin menyayangkan keputusan pemerintah ini, mengingat kondisi ekonomi sebagian besar masyarakat yang belum sepenuhnya pulih. Menurutnya, kenaikan PPN bukanlah solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan keuangan negara, terutama di tengah meningkatnya utang negara yang jatuh tempo pada tahun 2025.

"Alih-alih terus konsisten memperbaiki kehidupan rakyat, pemerintah justru memberi beban baru bagi rakyat," tegas Arifin. Ia menambahkan bahwa kenaikan PPN hanya akan berdampak pada pelayanan publik yang semakin buruk, karena sebagian besar pendapatan negara akan digunakan untuk membayar utang.

LMND juga menyoroti data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan penurunan signifikan pada kelas menengah. Kondisi ini, menurut Arifin, semakin memperparah dampak kenaikan PPN terhadap daya beli masyarakat.

Sebagai alternatif, LMND mengusulkan agar pemerintah menunda rencana kenaikan PPN dan fokus pada upaya stabilisasi ekonomi serta peningkatan kesejahteraan rakyat. Kenaikan PPN, menurut mereka, akan memicu inflasi dan berpotensi memperburuk kondisi ekonomi nasional.

Sebelumnya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan, telah menyatakan bahwa pemberlakuan PPN 12 persen kemungkinan akan diundur. Pemerintah berencana untuk memberikan bantuan sosial terlebih dahulu kepada masyarakat sebelum menerapkan kebijakan tersebut.